Bupati Bengkalis Lantik 7 Penjabat Kades
BENGKALIS- Bupati Bengkalis Herliyan Saleh melantik 7 Penjabat kepala desa (Pj. Kades) di Balai Kerapatan Adat Wisma Sri Mahkota, Bengkalis, Selasa (4/11/14).
Pj Kades yang dilantik tersebut, Tasarudin (Desa Petani, Kecamatan Mandau), Juliyasdi Tanjung (Desa Pinggir, Pinggir), Sunyoto (Desa Bandar Jaya, Siak Kecil), Hermansyah (Desa Serai Wangi, Pinggir), dan Gunandi (Desa Bantan Air, Bantan). Sedangkan dua Penjabat Sementara Kades yaitu Erwan (Desa Tasik Serai, Pinggir) dan Eko Sarwono (Desa Bukit Kerikil, Bukit Batu).
Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dalam sambutannya mengatakan, Kades menempati posisi strategis dan menentukan kemana arah desa. Pentingnya peran Kades bertugas memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan. Seorang Kades harus dapat bertindak sebagai fasilitator, inovator sekaligus motivator untuk mengarahkan warga.
“Kades harus memiliki tanggungjawab dan kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan di desanya. Partisipasi dan peranserta aktif masyarakat dalam proses dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa harus dikembangkan. Pelayanan prima dan keterbukaan informasi, khususnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus transparan oleh seorang Kades,” ungkapnya.
Herliyan juga berpesan, kepada seluruh Pj Kades yang baru dilantik tersebut untuk bekerja profesional, harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Bergerak cepat dan bertindak tepat.
“Segera pelajari wewenang, tugas pokok dan fungsi Kades dengan sebaik-baiknya. Segera ketahui dan pahami apa yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab seorang Kades,” pesan Herliyan.
Anggaran 2014 sudah di penghujung tahun, Herliyan juga mengingatkan agar Pj. Kades segera menyelesaikan program kegiatan pemerintahan maupun pembangunan desa yang direncanakan sebelumnya. Seperti kegiatan yang menggunakan dana Intruksi Bupati untuk Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan (Inbup-PPIP).
“Meskipun baru dilantik, mulai hari ini harus mengetahui sejauhmana progres pekerjaan Inbub PPIP tersebut. Carikan solusi terbaik bila diketahui ada faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Kemudian dalam penyusunan RAPD-Des, selain Badan Perwakilan Desa mitra kerja, libatkan masyarakat. Lakukan penyusunannya melalui musyawarah dan mufakat,” pintanya.***(rtc/mpr)
