Adapun, enam buah Ranperda yang disampaikan Bupati Inhil itu adalah Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Inhil 2015. Pembinaan, pengawasan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat.
Lembaga penyiaran publik lokal televisi Inhil. Lembaga penyiaran publik lokal radio Inhil. Perubahan atas Perda Kabupaten Inhil Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Inhil. Serta pencabutan Perda Kabupaten Inhil Nomor 56 Tahun 2000 tentang pajak hasil pertanian dan perikanan.
''Agenda yang akan disampaikan pada kesempatan ini kami nilai memiliki peran yang amat penting, karena merupakan aplikasi dari Kewajiban Konstitusional dan merupakan upaya kita semua untuk membangun daerah agar dapat lebih maju dan berkembang di masa yang akan datang,'' ujar HM Wardan. (DPR/Advertorial/Humas)
