Pemkab Rohul Ajukan Program Kebutuhan Dasar Masyarakat ke Pemprov Riau
Portalriau.com - PASIR PANGARAIAN - Bupati Rokan Hulu, Drs. H. Achmad, M.Si mengajukan program-program pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat Rohul melalui Anggota Komisi D DPRD Provinsi Riau, program ini dinilai sangat mendesak dan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat di Negeri Seribu Suluk.
Termasuk program Rumah Sederhana dan Sehat/Rumah Layak Huni (RSS/RLH) sebanyak 4.590 pada Pemerov Riau, baik pada APBD-Perubahan 2015 maupun pada APBD Murni 2016 mendatang, melalui Anggota Komisi D DPRD Provinsi Riau.
Informasi ini disampaikan, Bupati Rokan Hulu, Kamis (12/2/2015), untuk program Rumah RSS/RLH dengan estimasi setiap desa/kelurahan mendapat 30 unit, dari 153 desa/kelurahan se-Kabupaten Rokan Hulu membutuhkan sebanyak 4.590 unit, jadi anggarannya diperkirakan mencapai Rp 321.300.000.000.-
Lanjut, Bupati Rokan Hulu, untuk mendukung program RSS/RHL itu sangat dibutuhkan untuk pembangunan pendukung lainnya yang dinilai sangat urgen dibutuhkan masyarakat, seperti program jalan, semenisasi perdesaan, kegiatan juga sangat dibutuhkan masyarakat ditaksir biaya sebesar Rp 91.800.000.000.- yang terdiri dari 500 meter perdesa dengan lembar jalan 4 meter.
“Kita sangat membutuhkan dukungan dari wakil rakyat sehingga program semenisasi di desa-desa bisa terlaksana, ini sesuai dengan acuan Nasional pembangunan dimulai dari desa,” ujarnya.
Masih Bupati Rokan Hulu, sementara program lainnya yaitu, saluran drainase perdesaan dengan peruntukan perdesa atau perkelurahan sekitar 500 meter, maka dibutuhkan sekitar Rp 65.025.000.000, ini sangat dibutuhakn masyarakat sehingga tidak terjadi genanngan air pada jalan-jalan desa.
Di samping itu, terang Achmad untuk program pentaan pemukiman dan perumahan kumuh, sebab Pemkab Rokan Hulu telah menetapkan lokasi permukiman kumuh melalui Surat Bupati Rokan Hulu No : KPTS.050.13/BAPEDA/425/2014 sebanyak 13 lokasi, maka sangat dibutuhkan penangan secara segera tehadap tempat-tempat tersebut diperkirakan estimasi anggarannya sebesar Rp 130.000.000.000.
“Jika Pemprov Riau bisa merealisasikan ini kemungkinan persoalan pemukiman kumuh tidak akan ada lagi,” tuturnya.
Kemudian, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Riau Erizal Muluk menegaskan pihaknya juga sangat mendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera, cuma mengingat alokasi anggaran tentu hanya bisa dilakukan secara bertahap.
“Kita janji akan memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat tersebut ke Pemprov Riau, sehingga kalau tidak pada APBD-P tahun ini, nanti bisa pada APBD Murni 2016 mendatang,” ujarnya.
Di tempat berbeda, Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (TRCK) Kabupaten Rokan Hulu, Bisman B, permohonan program pembangunan insfrastruktur masyarakat tersebut sudah diekpos pada saat Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPRD Riau Komisi D.
“Kita berharap ini bisa terealisasi, sehingga kebutuhan dasar masyarakat tersebut dapat terakomodir dengan signifikan,” pungkas Bisman B. (ADV/HUMAS/MPR)
