''Dalam pembahasan penyusunan anggaran hindari kongkalikong,'' ujarnya. Selain itu, ia juga meminta untuk memperhatikan jadwal dan tahapan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD tahun anggaran 2017 dan secara substansial tetap diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat inklusif.
Penyusunan KUA-PPAS, dikatakannya jug harus berpedoman pada RKPD tahun 2017 dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP tahun 2017, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
''Pastikan anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat benar-benar berjalan secara efisien dan dijaga dengan penuh integritas sehingga berjalan efisien dan ubah mindset money follow function dan money follow organization menjadi money follow program,'' lanjutnya.
Ditambahkan Sekdakab pula, penyederhanaan nomenklatur anggaran agar lebih jelas, to the point, dan tidak absurd serta pemberian hibah dan bantuan sosial agar dilakukan secara selektif dengan kriteria yang jelas sesuai peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.
''Anggaran untuk belanja modal diperbesar dan enyampaikan laporan realisasi APBD semester pertama dan tahunan secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan dan penyerapan anggaran dapat terpantau lebih awal untuk menentukan langkah-langkah perbaikannya,'' tutup Said Syarifudin.
Sosialisasi itu sendiri, dilaksanakan untuk menciptakan persepsi yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan pembahasan dan penetapan APBD tahun 2017. (DPR/Advertorial/Humas)
