Anggaran Kadiskes Rohul Dinilai Tak Transparan, HMPPR Gelar Unjuk Rasa
ROKAN HULU-Koordinator Umum Himpunan Muda Pembawa Pembaharuan Riau (HMPPR), Andhika Rokan kecewa dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), karena tidak melayani surat yang dikirim HMPPR tanggal 22 Agustus 2016.
"Surat itu terkait dengan permintaan data penggunaan anggaran Dinas Kesehatan Rohul, dalam upaya menciptakan tranparansi serta Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sesuai ketentuan UUD yang berlaku, serta menghindari tindak pidana korupsi. Untuk meminta kerjasama kontruktif dan efektif agar memberi penjelasan seputar pengguna anggaran APBD 2014, mengenai biaya persalinan bagi keluarga kurang mampu, melalui kegiatan yg dialokasikan dalam APBD Kabupaten Rohul tahun 2014," ungkap Andhika.
HMPPR, kata Andhika, hanya ingin tahu kegiatan ini ditujukan kepada keluarga kurang mampu yang bagaimana, serta banyak terdapat titik kerancuan yang perlu dipertanyakan terkait program kegiatan tersebut. Selain itu, hasil survei HMPPR di lapangan banyak yang mengatakan kurang tahu dengan program tersebut.
"Masyarakat tidak tahu, namun kegiatan itu sudah menghabiskan amggaran Rp 3,6 miliar lebih. Maka dari itu kami dari HMPPR meminta pihak yang terkait untuk dapat bekerjasama dalam menyelesaikan hal ini, agar diselidiki lebih lanjut karena menyangkut hajat hidup orang banyak," jelas Andika.
Terkait masalah ini, tambah Sekretaris HMPPR, Afrizal, jajarannya sudah mengadakan rapat. Rapat itu membahas mengenai aksi yang akan dilakukan dalam menindak lanjuti surat dan dugaan korupsi.
"Aksi aka dilakukan ke Dinas Kesehatan Riau, Polda Riau, dan Kejaksaan Tinggi Riau," tutup Afrizal yang juga Mantan Presiden Universitas Pasir Pangaraian (UPP)-Rohul.
