Hearing Pembahasan Evaluasi Kinerja Pemkab, DPRD Nilai Pemkab Ambil Keputusan Sepihak!
BAGANSIAPIAPI - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Drs Syarifuddin MM menegaskan kepada Pemerintah Kabupaten Rohil untuk tidak mengambil keputusan secara sepihak, penegasan itu di sampaikanya di sela hearing pembahasan evakuasi kinerja Pemkab dengan DPRD Rohil, Selasa (26/7) sore kemaren.
Rapat yang dilaksanakan secara tertutup diruang paripurna itu berlangsung panas. Puluhan anggota DPRD dalam hearing itu terdengar dari luar ruangan marah-marah dengan nada tinggi kepada SKPD Pemkab Rohil yang hadir saat itu. Bahkan parahnya lagi, sempat salah seorang anggota dewan memecahkan kaca meja saat hering berlangsung.
Hal ini terbukti adanya salah seorang staf di Kantor DPRD itu membersihkan pecahan kaca dan membuangnya keluar. Dalam rapat yang memanas itu, sebagian anggota DPRD sempat keluar dari ruangan setelah menyampaikan aspirasinya. Belakangan diketahui, ternyata Pemkab Rohil tidak mengakomodir dan melaksanakan usulan yang dijukan oleh anggota dewan.
Pemkab Rohil dinilai pilih kasih karena hanya beberapa anggota dewan dari partai tertentu saja yang diakomodir. "Untuk apa kami jadi anggota dewan kalau tugas kami hanya mengesahkan APBD saja. Sementara usulan kami semuanya dicoret, "ketus salah seorang Anggota DPRD Rohil diluar ruangan rapat.
Dalam Rapat yang di pimpin oleh Wakil Ketua Syarifuddin dan di hadiri oleh Plt Sekdakab Rohil, Drs H Surya Arfan Msi, Kepala Bappeda Rohil, HM Job Kurniawan tersebut semakin memanas saat membahas di pendingnya pelaksanaan pengerjaan pembangunan jalan lintas Kubu sepanjang 40 KM. Yang mana kondisi jalan lintas Kubu itu telah rusak parah dan merupakan prioritas utama Pemkab.
Disebutkan Syarifuddin, dalam rapat itu ada miskomunikasi antara anggota Dewan dengan Tim TAP4D mengenai penundaan pembangunan jalan lintas Kubu tersebut. Sehingga terjadi perbedaan pendapat. Itu masalah jalan lintas Kubu yang belum dilaksanakan pelelangan oleh Dinas terkait.
"Kalau bahasa di APBD nya tu kena bintang. Memang tertundanya pelaksanaan pembangunan jalan lintas Kubu merupakan dampak dari rasionalisasi anggaran, dimana APBD Rohil mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp812 milyar. Akan tetapi, hal ini sangat disayangkan sikap dari dinas terkait yang memberikan tanda bintang pada program tersebut tanpa adanya koordinasi dengan pihak DPRD.
Jika memang ada pengurangan anggaran pelaksanaan pembangunan jalan tersebut juga di kurangi bukan di bintangi. Kalau memang ada pengurangan APBD sebesar 30 persen, mengapa kegiatan itu tidak dikurangi 30 persen, itu baru rasionalisasi. Kalau ditangguhkan itu bukan rasionalisasi namanya, "Tegasnya. (Dpr/Af)
