Bupati Nyatakan, Gaji PNS Nantinya Melalui BRK
Portalriau.com - PASIR PANGARAIAN - Setelah dilaunchingnya Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) di lingkungan Pemkab Rohul, bersempena upacara peringatan Hari ulang Tahun (HUT) ke 15 Rohul, Bupati Rohul, Drs H Achmad MSi mengatakan, gaji PNS nantinya dibayarkan melalui Bank Riau Kepri (BRK).
Lounching KPE bekerjasama dengan BKR, sudah ditandai penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pelayanan jasa perbankan, antara Bupati Rohul Drs H Achmad MSi dengan Direktur Dana dan Jasa PT Bank Riau Kepri (BRK) Nizam SE MMAk.
Kata Bupati Rohul, Senin (13/10/2014) kemarin, KPE salahsatu bentuk reformasi birokrasi, menuju pemerintahan yang baik dan bersih, dan bagaimana mengembangkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien.
“Dengan adanya pembayaran gaji PNS melalui BRK dengan menggunakan KPE, ini bentuk transparansi. Karena nantinya, seluruhnya sudah e- goverment. Sehingga kedepannya, seluruh kegiatan dan aktifitas pemerintah daerah kedepan melalui elektonik, dan tidak perlu lagi ketemu fisik secara per orangan. Semua aktifitas bisa dipantau dilihat melalui internet.Karena e- government salahsatu program kita,”katanya.
KPE menurut Bupatimerupakan kartu identitas pegawai sebagai pengganti Kartu Pegawai (Karpeg) yang ada sekarang, dan KPE nantinya juga dipakai sebagai bukti diri seorang PNS. Selain itu, KPE juga jadi kartu identitas PNS.
“Fungsi KPE, nantinya juga bisa dijadikan anjungan tunai mandiri (ATM). Setelah kita lounching KPE, maka pembayaran seluruh gaji PNS Rohul sudah melalui BRK . Gaji PNS tidak setoran tunai, tapi sudah masuk ke tabungan KPE produk BRK,”tegas Bupati lagi.
Selain itu, dengan KPE bertujuan memberikan kemudahan bagi PNS dalam memperoleh pelayanan.Bukan itu saja, terkait masalah kepegawaian seperti kenaikan pangkat mutasi lainnya, seperti peningkatan pendidikan, perpindahan wilayah kerja, perubahan status, perubahan data keluarga ataupun untuk pengurusan pensiun,”ucapnya.
“KPE sifatnya multifungsi, dan ini merupakan suatu terobosan untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian agar lebih efektif dan efisien.Sehingga dengan adanya KPE dapat memangkas berbagai birokrasi yang mengurangi beban PNS dalam pengurusan administrasi kepegawaian, sehingga layanan yang akan diperoleh akan menjadi lebih transparan dan objektif,”harap Bupati. (Hendra)
